Kamis (06/02), Kepala Bakorwil I Madiun Bapak R. Heru Wahono Santoso menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aston Hotel & Conference Center Kota Madiun. Acara dihadiri oleh Asisten I Sekda Provinsi Jawa Timur, jajaran Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, Perwakilan Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, Akademisi, Pelaka Usaha, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Forum ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Prov. Jatim, Bapak Ir. Mohammad Yasin, M.Si.

Forum Konsultasi Publik (FKP) diadakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan merupakan wadah dialog antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat. Dalam hal ini, FKP diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Jawa Timur.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir. Mohammad Yasin, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa RKPD merupakan dokumen penting yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan agar RKPD yang dihasilkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan tema tema Rancangan Awal RKPD 2026 “Percepatan Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (yang telah diselaraskan dengan Visi dan 8 Misi -Asta Cita- Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran) meliputi: 1)Pengentasan Kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial; 2)Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi; 3)Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan; 4)Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah terpadu dan Berkeadilan; 5)Pembangunan Karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalihan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas; 6)Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, berbasis kerakyatan; 7)Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan mendorong Pemberdayaan Pemerintah Desa; 8)Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi; dan 9)Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur. Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 oleh perwakilan peserta.