Bakorwil I Madiun memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Spm Sub Urusan Bencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Acara ini dihadiri Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur yang di wakili Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur Andhika Nur Rohmad Sudigda, SE M.Si beserta tim dan dibuka oleh Kepala Bakorwil I Madiun yang diwakili oleh Sekretaris Bakorwil I Madiun Drs Ec. Renanto Adi Raharjo bertempat di Ruang Rapat Wilis Bakorwil I Madiun. Narasumber yang dihadirkan yaitu Kabid Pemerintahan Bakorwil I Madiun, Pejabat yang menangani SPM Kemendagri, Pejabat Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jawa Timur Serta Pejabat siap siaga Jawa Timur. Adapun Peserta yang mengikuti rapat antara lain Kabag tata pemerintahan dan Pejabat BPBD dari 11 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Blitar dan Ponorogo serta Kota Surabaya, Blitar, Malang, Batu dan Pasuruan.

Dalam sambutannya Sekretaris Bakorwil I Madiun menekankan bahwasanya potensi bencana alam, non alam dan konflik sosial di jawa timur cukup tinggi dan saat ini sedang memasuki musim penghujan,yang dapat menjadi potensi bencana hidrometeorologi di jawa timur, seperti banjir, tanah longsor dan lainnya. Dalam menghadapi tantangan ini diperlukan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media yang bekerja sama untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam rangka menuju indonesia tangguh bencana yang bermakna bahwa indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Harapan bahwa indonesia tangguh bencana diikuti dengan provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, komunitas dan keluarga tangguh bencana. Untuk itu komitmen dan dukungan politis terhadap penanggulangan bencana sangat dibutuhkan terutama di Pemerintahan Daerah, dimana dalam penanggulangan bencana dan pada pra-bencana melalui upaya menurunkan indeks risiko bencana diantaranya dengan implementasi spm sub urusan bencana. Implementasi spm sub urusan bencana sangatlah dibutuhkan diantaranya spm pelayanan informasi rawan bencana, spm pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan spm pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.