Senin(03/02) lalu, Kepala Bakorwil Madiun Bapak R. Heru Wahono Santoso, S.Sos., M.M mewakili Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur menghadiri acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2026 bertempat di Ruang Rapat Lt II Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo. Acara dihadiri pula oleh Bupati, Wakil Bupati Ponorogo, Jajaran Forkopimda Kabupaten Ponorogo, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”.

Berdasarkan Tahapan Penyusunan, penyusunan RKPD Kabupaten Ponorogo saat ini memasuki tahapan Forum Konsultasi Publik. Dokumen Rancangan Awal RKPD harus dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan pada Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan aspirasi atau harapan masyarakat sebagai penyempurnaan dokumen Rancangan Awal RKPD dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Berita Acara tersebut kemudian di tandatangani oleh Perwakilan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD Kab Ponorogo dan Kepala Bakorwil I Madiun.

Dalam sambutannya Kepala Bakorwil I Madiun menyampaikan bahwa Arah Pembangunan Wilayah Jawa pada tahun 2025-2029 diarahkan menjadi “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Selanjutnya Sesuai dengan tujuan Pembangunan Daerah, maka dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 harus tetap mendukung perwujudan dari Visi pembangunan Nasional yang tertuang dalam Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 Misi Asta Cita, serta Prioritas Provinsi Jawa Timur.