Dalam rangka menjamin keamanan stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan dan kegiatan orang asing khususnya diKabupaten/kota se Bakorwil Madiun. Peran Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing) sebagai pemberi saran Kepala Pemerintah Daerah dan instansi terkait tentang keberadaan dan kegiatan orang asing sebagaimana mengacu UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terlebih lagi pada saat ini telah diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN.
Selain itu tugas strategis Tim Pora menjadi penting sebagai jembatan jalur koordinasi antar lembaga untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan, bekerja secara maksimal, bersinergi serta aktif meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi kegiatan Tim Pora dilapangan.
Sebagian Kabupaten/Kota diwilayah Bakorwil Madiun telah dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), melakukan koordinasi monitoring keberadaan dan kegiatan orang asing terutama dengan Kantor Imigrasi setempat, selaku Ketua Tim PORA dengan Dinas/Instansi terkait baik SKPD Kabupaten/Kota ( Bakesbangpol, Dinas Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Capil, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan ) maupun dengan Instansi Vertikal ( Kejari dan Kemenag) serta unsur TNI/Polri bersifat lintas sektoral.
Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing mutlak diperlukan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi, tukar menukar informasi antar Dinas/Badan/Instansi sesuai bidang tugasnya masing-masing guna mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul, misalnya perdagangan manusia, penyelundupan manusia serta kepentingan yang bernuansa politik ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah.
Kemudian perlu peningkatan dan optimalisasi peran Tim PORA terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing serta ijin yang digunakan, diharapkan pula bagi Daerah yang belum membentuk Tim PORA, agar segera membentuk Tim PORA sebagai wadah/tempat tukar menukar informasi keberadaan dan kegiatan orang asing.